Tulisan 2 Bahasa Indonesia 2 : PAJAK PENGHASILAN (UMUM)

DEFINISI

          Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

DASAR HUKUM

          Peraturan perundangan yang mengatur pajak penghasilan di indonesia adalah UU Nomor 7 tahun 1991, UU No 10 Tahun 1994, UU No 17 Tahun 2000, UU No 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

KELOMPOK PENGHASILAN

          Berikut 4 kelompok penghasilan yaitu :

1.   Penghasilan dari pekerjaan, jasa dan kegiatan

2.   Penghasilan dari usaha dan kegiatan

3.   Penghasilan dari modal, jasa dan sewa atau penggunaan harta

4.   Penghasilan lain-lain

SUBJEK PAJAK PENGHASILAN

          Yang menjadi subjek pajak adalah :

-          Orang Pribadi

-          Warisan yang belum terbagi

-          Badan

-          Bentuk Usaha Tetap

Subjek pajak penghasilan dibedakan menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri (orang pribdai yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan memounyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia) dan Subjek Pajak Luar Negeri (orang pribdi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan)

TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILAN

Ø  Kantor Perwakilan Negara Asing

Ø  Pejabat Pejabat Perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat pejabat lain dari negara asing

Ø  Organisasi Internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan, dengan syarat :

1.   Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut

2.   Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia

Ø  Pejabat pejabat perwakilan organisasi Indonesia yang ditetapkan Menteri Keuangan

PENGHASILAN YANG TERMASUK OBJEK PAJAK PENGHASILAN

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan , yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari indonesia maupun dari luar Indonesia,yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutann, dengan nama bentuk apapun, termasuk :

·         Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji,upah,tunjangan,honorarium,komisi,bonus,grafitikasi,uang pensiun,atau imbalan dalam bentuk lainnya

·         Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatanndan penghargaan

·         Laba usaha

·         Keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta

·         Penerimaan kembali dari pembayaran pajak

·         Bunga termasuk premium,diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang

·         Dividen

·         Royalti atau imbalan atas penggnaan hak

·         Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

·         Penerimaan atau perolehan pembayarn berkala

·         Keuntungan karena pembebasan utang

·         Keuntungan selisih kurs mata uang asing

·         Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva

·         Premi asuransi

·         Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak

·         Penghasilan dari usaha berbasis syariah

·         Imbalan bungan

·         Iuran yang diperoleh dari perkumpulan para anggotanya

·         Surplus Bank Indonesia

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL

Ø  Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi

Ø  Penghasilan berupa hadiah undian

Ø  Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya

Ø  Penghasilan dari pengalihan harta

Ø  Penghasilan tertentu lainnya

PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

-          Bantuan tau sumbangan, termasuk zakat dan harta hiburan

-          Warisan

-          Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah

-          Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi

-          Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri

-          Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan

-          Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi

-          Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegitan di Indonesia dengan syarat tertentu

-          Beasiswa yang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diatur

-          Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang perdidikan dan atau bagian bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya

-          Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu.

PENGHASILAN KENA PAJAK / PKP

          Bagi wajib pajak dlam negeri (WPDN) pada dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, yaitu :

1.   Cara biasa ( cara pembukuan ) yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya biaya yang diperkenankan, antara lain :

~ biaya untuk mendapatkan, mengih dan memelihara penghasilan

~ biaya  penyusutan dan amortisasi

~ Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan

~ Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta

~ Kerugian karena kesalahan kurs mata uang asing

~ Natura didaerah tertentu

~ Biaya lain

2.   Dengan Norma Penghasilan Neto

Besarnya presentase norma ditentukan berdasarkan keputusan dirjen pajak, norma perhitungan penghasilan neto boleh digunakan wajib pajak yang peredaran brutonya kurang dari Rp 4.800.000 setahun dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang  bersangkutan

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

          Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) merupakan penguran penghasilan neto, yang hanya diberikan oleh wajib pajak orang pribadi (WPOP) sebagai (WPDN).

REFERENSI :

      - Buku Perpajakan Teori dan Kasus.Edisi8.Buku1.Siti Resmi  

      - Modul Panduan Praktikum Perpajakan PTA 2014/2015.Laboratorium Akuntansi Lanjut B.Universitas Gunadarma

Tulisan 1 Bahasa Indonesia 2 : DASAR DASAR PERPAJAKAN

DEFINISI

MENURUT PROF. DR. ROCHMAT SOEMITRO,S.H

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

MENURUT S.I DJAJADININGRAT

Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

MENURUT DR. N. J. FELDMANN

            Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-normayang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-semata digunakan untuk menutup pengeluaran pengeluaran umum.

CIRI CIRI YANG MELEKAT PADA DEFINISI PAJAK

            Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1.       Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang undang serta aturan pelaksanaannya

2.       Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah

3.       Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

4.       Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment

PUNGUTAN LAIN SELAIN PAJAK

            Ada beberapa pungutan lain yang serupa dengan pajak, tetapi mempunyai perlakuan dan sifat yang berbeda dengan pajak yang dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya. Pungutan tersebut antara lain:

1.       Bea Materai, yaitu pungutan yang dikenakan atas dokumen dengan menggunakan benda materai atau benda lain.

2.       Bea Masuk dan Bea Keluar. Bea Masuk adalah pungutan atas barang barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean berdasarkan harga / nilai barang itu atau berdasarkan tarif yang sudah ditentukan. Bea keluar adalah pungutan yang dilakukan atas barang yang dikeluarkan dari daerah pabean berdasarkan tarif yang sudah ditentukan bagi masing masing golongan barang

3.       Cukai, yaitu pungutan yang dikenakan atas barang barang tertentu yang sudah ditetapkan atas masing masing jenis barang tertentu.

4.       Retribusi, yaitu pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar.

5.       Iuran, yaitu pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata kepada kelompok atau golongan pembayar.

6.       Pungutan lain, yang sah / legal berupa sumbangan wajib

FUNGSI PAJAK

            Terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi bugetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur)

Fungsi  Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan sebanyak bayaknya untuk kas negara.

Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur,artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan tujuan tertentu diluar bidang keuangan

PEMBAGIAN HUKUM PAJAK

            Hukum pajak dibagi menjadi dua, yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formal

            Hukum Pajak Materiil

            Hukum pajak materiil merupakan norma norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, dan berapa besar pajaknya. Dengan kata lain, hukum pajak materiil mengatur tentang timbulnya. Besarnya, dan hapusnya utang pajak beserta hubungan hukum antara pemerintah serta wajib pajak. Termasuk dalam hukum pajak materiil adalah peraturan yang memuat kenaikan, denda, sanksi atau hukuman, cara cara pembebasan dan pengembalian pajak, serta ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada fiskus.

Hukum Pajak Formil

            Hukum pajak formil merupakan peraturan peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi  suatu kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaranya, kewajiban para wajib pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam pemungutannya. Hukum pajak formil dimasukkan untuk melindungi fiskus dan wajib pajak serta memberi jaminan bahwa hukum materiilnya dapat diselenggarakan setepat mungkin.

TEORI YANG MENDUKUNG PEMUNGUTAN PAJAK

            Beberaapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya antara lain

1.       Teori Asuransi

Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya meliputi keselamatan dan keamanan jiwa juga harta bendanya.

2.       Teori Kepentingan

Teori ini awalnya hanya memerhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk.

3.       Teori Gaya Pikul

Teori ini meyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan tersebut,diperlukan biaya biaya yang harus dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu yaitu dalam bentuk pajak.

4.       Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Berlawanan dengan teori sebelumnya yang tidak mementingkan negara diatas kepentingan warganya, teori ini mendasarkan pada paham Organische Staatsleer.

5.       Teori Asas Gaya Beli

Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, melainkan hanya melihat pada efeknya dan memandang efek baik itu sebagai dasar keadilannya. Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak.

JENIS PAJAK

            Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dkelompokkan menjadi tiga bagian yaituu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya.

1.       Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua :

a.      Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

b.       Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak,misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.       Menurut Sifat

Pajak dikelompokan menjadi dua,yaitu :

a.       Pajak Subjektif, pajak yang pengenaanya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

b.       Pajak Objektif, pajak yang pengenaanya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

3.       Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokan menjadi dua, yaitu :

a.       Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh : PPh, PPN, dan PPnBM

b.      Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea  Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan.

TARIF PAJAK

Untuk mengitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau presentase tertentu. Jenis tarif pajak dibedakan menjadi tarif tetap, tarif proporsional (sebanding), tarif progresif (meningkat), dan tarif degresif (menurun).

TARIF TETAP

Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap berapapun besarnya dasar pengenaan pajak.

TARIF PROPORSIOANAL (SEBANDING)

Tarif proporsioanal adalah tarif berupa presentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya.

TARIF PROGRESIF (MENINGKAT)

Tarif progresif adalah tarif berupa presentase tertentu yang makin meningkat dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dibedakan menjadi tiga yaitu :

a.       Tarif Progresif-Proporsional, tarif berupa presentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan presentase tersebut. Contoh : PPh

b.      Tarif Progresif-Progresif, tarif berupa presentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan presentase tersebut juga makin meningkat. Contoh : Pajak Penghasilan

c.       Tarif Progresif-Degresif, tarif berupa presentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan presentase tersebut makin menurun.

d.      Tarif Degresif (Menurun), tarif berupa presentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

REFERENSI :

Buku Perpajakan Teori dan Kasus, Edisi 8, Buku 1, Siti Resmi

           

Aspek Hukum dalam Ekonomi : Perlindungan Konsumen

Softstskill : Aspek Hukum dalam Ekonomi

CONTOH KASUS PERDATA DAN PENYELESAIANNYA

SLEMAN– Selasa, 17 November 2011 Pengadilan Negeri (PN) Sleman akhirnya mengeksekusi tanah milik Juminten di Dusun Pesanggrahan, Desa Pakembinangun,Kecamatan Pakem, Sleman.

Sempat terjadi ketegangan saat proses eksekusi yang melibatkan puluhan aparat kepolisian ini, tapi tidak terjadi tindakan anarkistis. Saat proses eksekusi tanah tersebut,PN Sleman membawa sebuah truk untuk mengangkut barang-barang pemilik rumah serta backhoeuntuk menghancurkan rumah yang tampak baru berdiri di atas tanah seluas 647 meter persegi. ”Kami hanya melaksanakan perintah atasan,” kata Juru Sita PN Sleman Sumartoyo kemarin.

Lokasi tanah yang berada di pinggir Jalan Kaliurang Km 17 ini merupakan tanah sengketa antara Juminten dengan Susilowati Rudi Sukarno sebagai pemohon eksekusi. Kasus hukum yang telah berjalanselamatujuh tahun ini berawal dari masalah utang piutang yang dilakukan oleh kedua belah pihak, utang yang dimaksud disini adalah juminten berhutang tentang pembuatan sertifikat tanah serta tidak mau mengganti rugi uang yang sudah diberi oleh susilowati  .

Klien kami telah membeli tanah ini dan juga sebidang tanah milik Ibu Juminten lainnya di daerah Jalan Kaliurang Km 15 seharga Rp335 juta.Total tanah ada 997 meter persegi.Masalahnya berawal saat termohon tidak mau diajak ke notaris untuk menandatangani akta jual beli, padahal klien kami sudah membayar lunas,” papar Titiek Danumiharjo, kuasa hukum Susilowati Rudi Sukarno. Kasus ini sebenarnya telah sampai tingkat kasasi, bahkan peninjauan ulang. Dari semua tahap,Susilowati Rudi Sukarno selalu memenangkan perkara.

Pihak Juminten yang tidak terima karena merasa tidak pernah menjual tanah milik mereka, berencana menuntut balik dengan tuduhan penipuan dan pemalsuan dokumen. ”Kami merasa tertipu, surat bukti jual beli palsu,”tandas L Suparyono, anak kelima Juminten.

Analisa

Hukum perdata adalah ketentuan hukum materil yang mengatur hubungan antara orang/individu yang satu dengan yang lain. Hukum perdata berisi tentang hukum orang, hukum keluarga, hukum waris dan hukum harta kekayaan yang meliputi hukum benda dan hukum perikatan.

Kasus diatas termasuk kasus perdata khususnya perikatan karena telah terjadi persetujuan antara Juminten dengan Susilowati dalam hal jual-beli tanah. Dalam hukum perdata peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai hukum perikatan adalah jka terjadi suatu ikatan persetujuan antara 2 pihak yang melahirkan hak dan kewajiban diantara keduanya dalam lingkup hukum kekayaan.

Tetapi dalam kasus diatas telah terjadi suatu sengketa tanah antara Juminten dan Susilowati. Sengketa ini berawal dari utang piutang yang mana Juminten berhutang tentang pembuatan sertifikat tanah serta tidak mau mengganti rugi uang yang sudah diberi oleh Susilowati. Dalam kasus ini, Juminten dianggap merugikan Susilowati, karena sudah dianggap menipu berupa tidak maunya Juminten membuat akta sertifikat tanah dan dari itu pula Juminten tidak mau mengganti dengan uang, karena Juminten beranggapan tidak pernah menjual tanah miliknya kepada Susilowati, padahal penyimpanan atau pendaftaran tanah itu wajib demi terlaksanakannya kepastian hukum. Sehingga Juminten dianggap ingkar janji (wanprestasi) atau tidaak memenuhi perikatan tersebut.

Dalam KUH Perdata pasal 1366 berbunyi “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatanya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”. Disini jelaslah bahwa Juminten melanggar UU tersebut.

Solusi

Menurut saya, solusi dari permasalahan ini agar pihak Juminten segera membayar tentang hutangnya dalam pembuatan sertifikat tanah terhadap Susilowati dan mebyar ganti rugi uang yang sudah diberi oleh Susilowati agar permasalahn ini cepat terselesaikan. Karena dalam permasalahan ini pihak juminten lah yang bersalah yang tercantum jelas dalam KUH perdata 1366, dan disini pihak Juminten sudah ingkar janji dan tidak memenuhi perjanjian bersama. Saran untuk Juminten agar segera mengembalikan yang sudah disetujui bersama Susilowati jika ingin permasalahan ini cepet terselesaikan.

Sumber

http://wisnuwputra.blogspot.com/2013/05/contoh-kasus-hukum-dan-analisanya.html