Jumat, 9 Januari 2015 | 20:19 WIB
JAKARTA,
KOMPAS.com— Dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional, pemerintah akan mendorong industri dalam negeri dalam hal
penyediaan komponen listrik terkait proyek pembangunan pembangkit listrik
35.000 megawatt. Banyak komponen yang bisa dipasok dari dalam negeri. Kita
harus cepat menangkap peluang ini.
Pemerintah hendak memberi berbagai
kemudahan kepada industri tersebut, seperti fasilitas pajak dan pembebasan bea
masuk. Pelibatan swasta untuk pengerjaan proyek 35.000 megawatt juga akan
diperketat. Hal ini mengingat peluang ini kadang menjadi tempat aji mumpung
berbagai kalangan untuk mendapatkan untung semata.
Menurut Menteri Koordinator
Perekonomian Sofyan Djalil, industri komponen lokal yang sudah mampu disediakan
di dalam negeri meliputi kabel, fasilitas produksi uap air panas, dan trafo.
”Kami sudah bersepakat mendukung PLN
dan swasta dalam proyek 35.000 megawatt ini. Kami juga akan melakukan seleksi
ketat bagi swasta yang terlibat dalam proyek ini,” kata Sofyan di Jakarta.
Secara terpisah, Direktur Eksekutif
Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa mengatakan, upaya
melibatkan swasta sudah tepat. Pelibatan swasta dalam proyek harus dilandasi
dengan kehati-hatian oleh pemerintah. Pasalnya, berdasarkan rekam jejak
kontraktor swasta selama ini, banyak proyek pembangunan pembangkit yang
terhambat atau bahkan gagal dirampungkan.
Menurut Fabby, proyek 35.000
megawatt yang akan dimulai tahun ini seharusnya sudah didahului kegiatan survei
lahan, pembebasan lahan, tender, dan konstruksi. Itu pun harus sudah dimulai
sejak 4-5 tahun lalu. Oleh karena itu, katanya, perlu usaha luar biasa dari
pemerintah agar proyek 35.000 megawatt berjalan tepat waktu.
”Salah satu solusi yang terbilang
lebih mudah untuk mempercepat realisasi 35.000 megawatt adalah lewat
pembangunan pembangkit tenaga gas. Pembangkit tenaga gas relatif tidak
memerlukan lahan yang luas dan tinggal dilakukan penambahan turbin gas sesuai
kapasitas yang diperlukan di pembangkit yang sudah ada. Hanya, perlu ada
jaminan pasokan gas dari pemerintah,” papar Fabby. (Aris Prasetyo)
Tanggapan :
Menurut saya,
Dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional, pemerintah akan mendorong industri dalam negeri dalam hal
penyediaan komponen listrik terkait proyek pembangunan pembangkit listrik
dengan cara pemerintah hendak memberi berbagai kemudahan kepada industri
tersebut, seperti fasilitas pajak dan pembebasan bea masuk. Pelibatan swasta
untuk pengerjaan proyek juga akan diperketat. Hal ini mengingat peluang ini
kadang menjadi tempat aji mumpung berbagai kalangan untuk mendapatkan untung
semata. Maka dari itu, upaya melibatkan swasta sudah tepat. Pelibatan swasta
dalam proyek harus dilandasi dengan kehati-hatian oleh pemerintah. Pasalnya,
berdasarkan rekam jejak kontraktor swasta selama ini, banyak proyek pembangunan
pembangkit yang terhambat atau bahkan gagal dirampungkan maka akan dimulai
tahun ini seharusnya sudah didahului kegiatan survei lahan, pembebasan lahan,
tender, dan konstruksi. Itu pun harus sudah dimulai sejak 4-5 tahun lalu. Oleh
karena itu, katanya, perlu usaha luar biasa dari pemerintah agar proyek berjalan
tepat waktu. Mungkin ini salah satu solusi untuk mempercepat realisasi proyek
tersebut lewat pembangunan pembangkit tenaga gas. Pembangkit tenaga gas relatif
tidak memerlukan lahan yang luas dan tinggal dilakukan penambahan turbin gas
sesuai kapasitas yang diperlukan di pembangkit yang sudah ada. Hanya, perlu ada
jaminan pasokan gas dari pemerintah.
Referensi :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar